PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM SENGKETA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Pasal 4 A ayat 4 Konvensi III Jenewa 1949 dan Pasal 79 Protokol
Tambahan I 1977 mengatur bahwa jurnalis merupakan salah satu pihak yang
harus dilindungi dalam sengketa bersenjata dan selayaknya diperlakukan sebagai
warga sipil. Faktanya dalam sengketa bersenjata antara Israel dan Palestina terjadi
pelanggaran penembakan terhadap jurnalis Palestina yang dilakukan oleh Israel.
Hal ini merupakan sebuah pelanggaran berat yang masuk ke dalam kategori
kejahatan perang. Pada penelitian ini, akan membahas permasalahan mengenai
bagaimana perlindungan terhadap jurnalis dan bagaimana pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah sengketa antara
Israel dan Palestina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis yang bertugas saat konflik
dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi
Jenewa 1949, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Statuta Roma 1998,
dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 yang menyatakan bahwa
jurnalis merupakan non kombatan atau penduduk sipil yang harus dilindungi.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah
sengketa antara Israel dan Palestina secara keseluruhan tidak terlaksana sesuai
ketentuan hukum humaniter internasional karena hingga saat ini ICC masih
melakukan penyelidikan dan belum ada putusan dalam kasus ini.
Kata Kunci : Perlindungan, Jurnalistik, Konflik Palestina.