EFEKTIVITAS PAKTA INTEGRITAS TERKAIT ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

Masalah utama yang umumnya terjadi dalam pengelolaan aset daerah terletak
pada ketidak bertanggungjawaban atas barang negara yang dipinjamkan, tidak
transparan dan akuntabel dalam setiap laporan tahunan, etika pegawai rendah dan
pemahaman tentang aturan mengenai Pakta Integritas itu sendiri belum merata.
Oleh karena itu, regulasi hukum publik menjadi penting dalam memastikan bahwa
pakta integritas diregulasi dengan benar dan diterapkan secara efektif. Kemudian
dijadikanya hukum publik sebagai peregulasi dalam hukum administrasi negara
dapat mewujudkan Pejabat Pemerintah khususnya di daerah menjadi berintegritas
serta transparan Bagaimanakah Efektivitas Pakta Integritas Terkait Aset Daerah
pada instansi Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Seluma Apa faktor hambatan
terhadap Efektivitas Pakta Integritas Terkait Aset Daerah. Berdasarkan Jenis
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang bersifat
yuridis empiris Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosio legal research.
hambatan bersifat internal yaitu kendala koordinasi, ketidak disiplinan, tuntutan
kinerja yang tinggi, adanya penggelapan kemudian adanya hambatan bersifat
eksternal yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya di
bada keuangan daerah, perubahan regulasi dan kebijakan, ketidakpastian politik
yakni bahwa efektifitasnya belum dapat dikatakan bekerja dengan baik
dikarenakan minimnya substansi penegakan hukumnya yang masih belum terlalu
mengikat dikarenakan hanya berisikan komitmen untuk diri sendiri yang
berlandaskan etika dan moral akan tetapi yang menjadi subjek komitmen tersebut
sebuah tanggung jawab besar yaitu mengenai barang milik negara yang rentan
akan ketidak pedulian aparatur sipil yang diberi tanggung jawab, sering terjadi
kendala koordinasi antar penanggung jawab, poin-poin pakta integritas yang
masih dirasa terlalu sederhana,juga dalam penyelenggaraan pemerintahan harus
punya acuan hukum dan aturan internal di dinas terkait pelanggaran pakta
integritas yang jelas seperti sampai berapa tahap dan berapa lama sanksi
administrasi tersebut baru bisa di berikan juga belum ada. Kedepanya dapat
dijalankan agar segera dikaitkan dan menjadi salah satu ketegasan pakta integritas
sekaligus menjadi identitas yang jelas terutama dalam pertanggung jawaban
Barang Milik Daerah.
Kata Kunci : Efektivitas, Pakta Integritas, Barang Milik Daerah,
PertanggungJawaban, Etika dan Moral, Kode