TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (Studi Kasus PMI Di Kamboja)

Dilatarbelakangi banyaknya kasus pelanggaran hak asas manusia yang dialami
Pekerja Migran Indonesia (PMI) diluar negeri. Salah satunya yaitu kasus PMI
yang mengalami tindakan pelanggaran HAM di negara Kamboja. Penelitian ini
berusaha menjabarkan bagaimana pengaturan tanggung jawab negara terhadap
PMI berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional, serta menjelaskan
pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap PMI yang berada di Kamboja.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab negara terhadap
PMI berdasarkan hukum internasional yakni International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
1990, Konvensi ILO nomor 181 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta 1997,
aturan yang dikeluarkan ASEAN yaitu Asean Declaration on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007 dan Asean Consensus on the
Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers 2017. Pengaturan
tanggung jawab negara terhadap PMI berdasarkan hukum nasional Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia, untuk hukum nasional Kamboja diatur dalam Labour
Law Cambodia dan Cambodia Nasional Statment And National Consultation On
the protection of the rights of migrant workers 2008. Bahwa Pelaksanaan dari
tanggung jawab negara Indonesia dan Kamboja terhadap PMI belum terlaksana
sepenuhnya, adapun tanggung jawab yang belum terlaksana yaitu tidak
terjaminnya hak-hak pekerja migran selama bekerja. Sedangkan tanggung jawab
negara yang sudah dilaksanakan berupa mengevakuasi PMI dari tempat
disekapnya Pekerja migran Indonesia ke PhonPenh, Kamboja hingga pengurusan
repatriasi para Pekerja migran Indonesia ke Indonesia. Selanjutnya sampai ke
Indonesia tanggung jawab negara dipegang penuh oleh Indonesia, bentuk
tanggung jawabnya berupa pemulihan harkat (fisik dan psikis) PMI sampai
dipulangkan kedaerah masing-masing.
Kata kunci : Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hukum, Pekerja