Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Uang Pengganti merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang
dibebankan oleh Terpidana atau Ahli Waris untuk membayar Kerugian Negara
yang timbul akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan yang besarnya sama
dengan jumlah Kerugian yang timbul. Dalam hal ini pedoman JPN dalam
pelaksanaan Tunggakan Uang Pengganti mengacu pada Undang-Undang 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan
Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang
diutus Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengatahui upaya Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri
Bengkulu, dan kendala dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti dalam
perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan
Negeri Bengkulu. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan lapangan dan menggunakan data primer sebagai
sumber data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Hasil penelitian
Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Oleh Jaksa Pengacara Negara di
Kejaksaan Negeri Bengkulu, sudah terlaksana sesuai aturan perundang�undangan, namun terhadap 5 (lima) kasus perkara Tindak Pidana Korupsi
tersebut masih terus diupayakan penagihan sebagai bentuk Pemuliahan
Kerugian Keuangan Negara. Kendala dalam Penyelesaian Tunggakan Uang
Pengganti yaitu, tidak ada aturan yang mengatur tentang uang pengganti
sehingga dalam implementasinya masih kurang efektif, tidak diketahuinya
terpidana atau ahli waris dan terpidana atau ahli waris sudah tidak memiliki
harta benda sehingga tidak dapat dilakukan upaya Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara.
Kata Kunci: Tunggakan Uang Pengganti, Jaksa Pengacara Negara,
Kerugian Negara