PELAKSANAAN KEWENANGAN UPTD PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR ATAS CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan adalah organisasi yang
melaksanakan kegiatan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Rejang Lebong.
Lembaga ini berwenang dalam melakukan pengelolaan sampah yang diatur dalam Pasal 7
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, dan Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yang berbunyi,
“Kepala Dinas yang membawahi UPTD Pengelolaan Sampah melimpahkan sebagian
urusan yang akan menjadi kewenangan UPTD.” Kewenangan UPTD dalam pengelolaan
sampah dengan kegiatan yaitu penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan dan
pengangkutan. Meski telah adanya kewenangan lembaga UPTD yang diatur dalam
Perbup dalam menjalankan pengelolaan sampah, namun penanganan sampah masih
menjadi masalah di wilayah Pasar Atas, terlihat bahwa sampah di TPS pasar Atas belum
tertangani dengan baik. tidak sepenuhnya terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA)
dalam sehari, butuh beberapa hari untuk diangkut ke TPA, sehingga menimbulkan
penumpukan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana
pelaksanaan kewenangan UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan
sampah di Pasar Atas Curup dan faktor penghambat pelaksanaan kewenangan UPTD
dalam pengelolaan sampah di Pasar Atas Curup. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa kewenangan UPTD dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui
kegiatan pemilahan sampah oleh petugas UPTD tidak dilakukan oleh petugas di Pasar
Atas. Pada pengumpulan dan pengangkutan sampah yang tidak terjadwalkan dengan baik
sesuai aturan yang berlaku, sehingga terjadinya penumpukan sampah di wilayah pasar
tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh
UPTD belum berjalan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut yaitu disebabkan oleh
kurangnya dana dalam menunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah,
ketersediaan sarana pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran, kepedulian serta
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang menyebabkan masalah sampah di
Pasar Atas Curup tidak bisa diatasi sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius
lagi dari pemerintah daerah, dinas, dan lembaga terkait sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Kata Kunci : UPTD, Pelaksanaan, Kewenangan, Pengelolaan Sampah