KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengadili
sengketa etik pelaksana Pemilu bersifat final dan mengikat. Hal ini menimbulkan
persoalan, yakni jika DKPP memutus sengketa etik menyimpang dari ketentuan
hukum, maka tidak terdapat cara guna mengujinya. Sifat putusan DKPP yang
final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah bisa tindak lanjut Putusan
DKPP digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Perkembangan pemahaman
mengenai hal tersebut terus berkembang, hingga munculnya Putusan Mahkamah
Konstitusi 32/PUU-XIX/2021 yang memunculkan babak baru kedudukan Putusan
DKPP sebagai badan tata usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu sebagai badan tata usaha negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 32/PUU-XIX/2021, dan juga untuk mengetahui upaya administratif
putusan DKPP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 kedudukan
DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik khusus untuk penyelenggara pemilu
yaitu Bawaslu dan KPU, namun kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan
kehakiman dan bukan pula pengadilan khusus. Adapun tindak lanjut dari Putusan
DKPP yang wajib untuk dilakukan adalah dengan menerbitkan Ketetapan ataupun
Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu, dimana
penerbitan Ketetapan ataupun Keputusan tersebut bersifat administratif dan
berpotensi untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kata kunci : Kedudukan Putusan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)