PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi Di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA)

Pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan besar bagi tatanan
kehidupan masyarakat tidak terkecuali mekanisme dan proses persidangan di
Indonesia. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di
Pengadilan menjadi terpaksa diselenggrakan secara online melalui Teleconference.
Berangkat dari hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara
elektronik melalui Teleconference di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dan
apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan persidangan perkara pidana
secara elektronik melalui Teleconference. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field
resealrch) Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan persidangan perkara
pidana secara elektronik melalui Teleconference di Pengadilan Negeri Bengkulu
Kelas IA telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun
2020, yakni dari tahapan dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan
putusan dilakukan secara elektronik. Teknis penerapan yang dilakukan yaitu untuk
posisi Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum
berada di ruang sidang. Sementara itu terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara
Bengkulu Kelas IIB. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam
penerapan persidangan secara elektronik melalui Teleconference yaitu Hakim
kesulitan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum
kesulitan dalam hal penuntutan dan pembuktian, Penasehat Hukum tidak bisa
memberikan pendampingan secara maksimal kepada terdakwa, Panitera Pengganti
kesulitan dalam mencatat jalannya persidangan dikarenakan keterangan yang
disampaikan terdakwa sering tidak jelas dikarenakan jaringan internet yang tidak
stabil. Selain itu masalah sarana dan prasana seperti Komputer, Webcam dan
Earphone yang belum memadai di Rumah Tahanan Negara juga menggagu
jalannya proses persidangan yang dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulan dari
penelitian ini bahwa penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik
merupakan suatu inovasi dan pembaharuan bagi proses persidangan yang ada
diindonesia, namun dalam penerapannyaa masih banyak terdapat kekurangan dan
hambatan yang di rasakan oleh aparat penegak hukum. Sehingga belum bisa
mewujudkan penerapan sistem persidangan secara elektronik yang efektif dan
efisien.
Kata Kunci : Penerapan, Sistem Persidangan Elektronik, Pidana,