PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU ARSITEK BERBASIS ENTERPRENEUR DI KOTA BENGKULU

Sampai saat ini penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah
menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu
masih belum maksimal, karena jaksa peneliti mempunyai kewenangan terbatas dalam
menetapkan tersangka lain,dan hakim tidak melakukan penetapan tersangka lain
dalam proses pengadilan. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan
menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah
menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu. (2)
Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana
korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis
xi
enterpreneur di Kota Bengkulu. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya
menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan
sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota
Bengkulu. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum
empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). penegakan hukum tindak pidana korupsi dana
bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di
Kota Bengkulu, diawali dengan menerima laporan masyarakat dilanjutkan dengan
proses penyelidikan dan penyidikan oleh Unit TIPIDKOR Polresta Bengkulu dan
menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah tersebut, nantinya
berkas perkara hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Unit TIPIDKOR Polresta
Bengkulu tersebut di kirimkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu selanjutnya diterbitkan
surat bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan
Negeri Bengkulu, dan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
Kelas IA memeriksa terdakwa dan barang bukti, serta saksi-saksi yang dihadirkan
oleh jaksa penuntut umum. (2) Hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi
dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur
di Kota Bengkulu yaitu; jaksa peneliti mempunyai kewenangan terbatas dalam
menetapkan tersangka lain,dan hakim tidak menetapkan tersangka lain. (3). Upaya
menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan
sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota
Bengkulu yaitu; jaksa peneliti melakukan pengembalian berkas perkara untuk
dilengkapi oleh penyidik, serta Hakim dapat menerapkan prinsip ultra petita dalam
putusan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Dana Bantuan Sekolah.