“Implementasi Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Nonfisik (Catcalling)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pelecehan seksual
nonfisik yang dialami oleh perempuan dan anak dengan menganalisis konsep
pelecehan seksual secara nonfisik (catcalling) dalam hukum pidana di indonesia
dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara nonfisik
(catcalling) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan
menganalisis implementasi Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
terhadap pelaku pelecehan secara nonfisik (catcalling). Serta untuk mengetahui
dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan secara
nonfisik (catcalling). Metode penelitan ini menggunakan metode penelitian
hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan
metode deduktif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama
implementasi Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak
pidana kekerasan seksual terhadap pelaku pelecehan seksual secara nonfisik
(catcalling) masih belum diterapkan secara maksimal karena kurangnya
pemahaman dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Apalagi masyarakat dan
aparat penegak hukum tidak mengerti pelecehan seksual secara nonfisik
(catcalling) maka dari itu undang-undang ini harus di implementasikan agar
korban dari perbuatan ini dapat melapor ke pihak yang berwajib, kemudian pelaku
pelecehan seksual secara nonfisik dapat diproses secara hukum dan dapat pidana.
Kedua, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara nonfisik
(catcalling) dalam UU TPKS yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari
kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat
martabatnya. Bentuk perlindungan berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan
untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK
atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Implementasi, Kekerasan Seksual nonfisik, Perlindungan Hukum
.