IMPLEMENTASI PUTUSAN MK No. 49/PUU-X/2012 TERKAIT PENETAPAN HAK INGKAR (VERSCHONINGSPLICHT) NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS DI KOTA BENGKULU

Tesis ini tentang Implementasi Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 Terkait
Penetapan Hak Ingkar (Vershoningsplicht) Notaris Oleh Majelis Kehormatan
Notaris Terhadap Notaris Di Kota Bengkulu. Masalah yang dirumuskan adalah,
pertama: 1. Bagaimanakah implementasi Putusan MK No.49/PUUX/2012 terkait
penetapan hak ingkar (verschoningsplicht) notaris oleh Majelis Kehormatan
Notaris terhadap notaris di kota Bengkulu? Kedua: 2. Faktor apa saja yang
menjadi pertimbangan dalam pemberian hak ingkar (Verschoningsplicht) kepada
notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris? Jenis penelitian ini adalah empiris
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian yang diperoleh bahwa pertama, terhadap penggunaan hak ingkar notaris
diatur pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf f UUJN, Kedua, terhadap faktor
yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan
wewenangnya terhadap notaris yang menggunakan haka ingkar
(verschoningsplicht), Majelis Kehormatan Notaris mendasarkan keputusannya
berdasarkan pertimbangan dalam Pasal 32 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun
2021. Jika unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, MKN harus tegas
untuk tidak memberikan rekomendasi kepada penyidik guna melakukan
pemeriksaan terhadap notaris. Sebaliknya MKN juga harus tegas dalam
keputusannya memberikan rekomendasi kepada penyidik bila unsur-unsur Pasal
32 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun 2021 terpenuhi.
Kata Kunci: Hak Ingkar Notaris, Pemeriksaan, dan Majelis Kehormatan Notaris