Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kabupaten Lebong

Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi target utama untuk dijadikan
sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta pencabulan hal berikut
dapat dilihat dari bertambahnya perkara kriminal kepada perempuan dan anak
penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam
penanganan hukum sering kali terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan
prinsip Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum), karena dalam
kenyataannya pelaku pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas sering kali
ditemukan sanksi ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam skripsi ini dibahas
beberapa permasalahan yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak
penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten
Lebong dan (2) Apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang
disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Lebong.
Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui perlindungan hukum terhadap anak
penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan dan sanksi pidana terhadap pelaku
pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang�undangan. Hasil pengkajian mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak
sebagai korban tindak pidana pencabulan terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang�Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu agar anak tersebut
mendapat pengamanan dan haknya selaku anak. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan
terhadap penyandang Disabilitas ada di dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang�Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Kekerasan kepada anak penyandang
disabilitas belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tetapi dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada
Pasal 290 ayat (1) diancam beserta kurang lebih 7 tahun kurungan penjara.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencabulan, Anak Penyandang Disabilitas