STATUS HUKUM SEAGLIDERS YANG DITEMUKAN DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL

Pasal 25A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah
negara kepulauan dengan perairan Indonesia yang mencapai seluas 3,32 juta kilometer
persegi (km2
) dan juga memiliki total 17.504 pulau. Dalam hukum internasional
sebagaimana diatur dalam Pasal 46 United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations Convention of the Law of the
Sea (UNCLOS 1982). Kondisi geografis Indonesia yang luas dan memiliki pulau yang
banyak mengakibatkan adanya wilayah yang rentan akan penjagaan oleh pihak yang
berwenang sehingga dapat menyebabkan masuknya unsur asing ke wilayah perairan
Indonesia tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang berwenang. Salah satu unsur
asing yang ditemukan di Indonesia yaitu berupa drone bawah laut atau yang disebut
dengan seagliders. Seagliders ditemukan tiga kali di perairan Indonesia yang dimulai
pada tahun 2019 sampai yang terbaru pada tahun 2020. Fenomena atas penemuan
seagliders ini merupakan fenomena baru yang belum diketahui bagaimana status
hukum dan bentuk pertanggungjawab yang disebabkan oleh penemuan seagliders di
Indonesia.
Kata Kunci: Penemuan Seagliders, Status Hukum, Pertanggungjawaban Hukum