ANALISIS PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA.BTM TENTANG PENGALIHAN PIUTANG MURABAHAH SECARA CESSIE OLEH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH BATAM

KPR dengan akad murabahah pada perbankan syariah menawarkan
kelebihan dibandingkan KPR pada perbankan konvensional. Meskipun begitu,
kasus kredit macet pada perbankan syariah kerap kali terjadi. Menyikapi hal ini,
pihak bank syariah memilih salah satu solusi yakni pengalihan piutang atau cessie.
Tak jarang upaya pengalihan piutang (cessie) ini dianggap sebagai perbuatan
melawan hukum oleh debitur sebab tidak ada aturan yang eksplisit mengatur
mengenai pengalihan piutang (cessie) dalam Hukum Islam, seperti yang terjadi
pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam Putusan No.
1922/Pdt.G/2020/PA.Btm apabila ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Islam.
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan
menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum dikumpulkan dengan penelusuran online (internet) dan offline (buku�buku). Bahan hukum kemudian dikelola dengan cara diinventarisir dengan
menyesuaikan substansi. Selanjutnya dilakukan tahap analisis bahan hukum secara
yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertimbangan hakim
dalam Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm tidak sesuai dengan Kitab Undang�undang Hukum Perdata Indonesia karena majelis hakim tidak berpedoman pada
Pasal 613 dan 584 KUH Perdata; 2)Pertimbangan hakim dalam Putusan No.
1922/Pdt.G/2020/PA.Btm tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan majelis
hakim tidak mempertimbangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.
103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
sebagai sumber hukum, tidak mempertimbangkan peran penting akad dalam
melakukan pembiayaan murabahah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga tidak mempertimbangkan keadaan
Exceptio non adempleti contractus sebagaimana yang telah didalilkan oleh
Tergugat I dalam eksepsinya.
Kata kunci: akad murabahah, pengalihan piutang (cessie), perbankan syariah