IMPLEMENTASI DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Ide double track system yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 menunjukan adanya kesetaraan dalam perumusan sanksi terhadap
penyalahgunaan narkotika yaitu sanksi punishment dan sanksi treatment.
Implementasi dalam putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di
Pengadilan Negeri Bengkulu, hakim dominan menggunakan sanksi punishment.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perspektif hakim
mengenai implementasi double track system di dalam Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 implementasi double track system terhadap penyalahgunaan narkotika
di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiologi
hukum. Hasil penelitian: 1) hakim memahami dan berpandangan terbuka
mengenai pengertian, teori, dan konsep double track system dengan baik. 2)
hakim tidak mengimplementasikan double track system ke dalam putusan pidana
bagi penyalahgunaan narkotika. konsep single track system cenderung dipilih oleh
hakim, terlihat bahwa sanksi pidana punishment menjadi primadona dalam
penjatuhan putusan kasus penyalahgunaan narkotika.
Kata Kunci : Double Track System; Penyalahgunaan Narkotika; Punishment;
Treatment