KONSISTENSI KEWENANGAN LEMBAGA YANG MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkembangan politik hukum pemilihan kepala daerah dengan lahirnya
reformasi, ada sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilu dari demokrasi
perwakilan menjadi demokrasi secara langsung dimana rakyat dapat memilih
secara langsung presiden, wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati. Salah
satu dinamika penting dalam perkembangan pemilihan umum Indonesia adalah
penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam sengketa hasil pemilihan umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang menyatakan
bahwa mahkamah konstitusi memberi kewenangan kepada pembentuk undang�undang untuk memasukan rezim pilkada ke rezim pemilu,Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala
daerah bukan merupakan bagian dari rezim pemilihan umum. Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mahkamah memberikan bentuk
penegasan lebih lanjut dari putusan Nomor 55/PUUXVII/2019 dan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan kewenangan
penyelesaian sengketa Pilkada menjadi kewenangan MK. Berdasarkan uraian
tersebut, menjadi pertanyaan bagaiamana konsistensi mahkamah konstitusi
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai lembaga penyelesaian hasil
pemilihan kepala daerah? Kemudian apa yang menjadi dasar pergeseran
pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas perkara
kewenangan lembaga yang mengadili penyelesaian hasil pemilihan? Metode yang
digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
historis dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Putusan Mahkamah
Konstitusi tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada dapat dikatakan tidaklah
konsisten, terdapat beberapa putusan yang berubah-ubah terkhususnya pada
Putusan MK No 97/PUU-XI/2019 dan Putusan MK No.85/PUU-XX/2022.
Kata Kunci : Lembaga, Mahkamah Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah,
Penyelesaian Hasil Sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi