Dhia, Fairuzah Izdihar and Ardilafiza, Ardilafiza and Ahmad, Wali (2023) PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE SEBELUM MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI DHIA FAIRUZAH IZDIHAR B1A019230 - Dhia Fairuzah.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (2MB)
Abstract
Pemilihan umum menjadi salah satu agenda utama yang diselenggarakan oleh
pemerintah guna memfasilitasi penyerahan demokrasi yang dimiliki oleh rakyat
kepada pejabat negara yang ditunjuk dengan harapan pejabat yang bersangkutan
dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam pemilihan umum terdapat kegiatan
yang dikenal dengan berkampanye, hal ini ditujukan untuk mengajak khalayak
umum untuk memilih para kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan umum
melalui kegiatan kampanye. Salah satu kegiatan kampanye ialah adanya
pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan
jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh KPU. Akan tetapi, para peserta
kampanye kerap sekali melanggar aturan berkampaye yaitu melakukan kegiatan
kampanye sebelum masa kampanye dilaksanakan dengan memasang alat peraga
kampanye. Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu mengenai penggunaan alat peraga kampanye menurut
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terhadap penggunaan alat
peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adala metode hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pedoman penggunaan alat peraga
kampanye harus dipasang sesuai dengan undang-undang dan turunannya yang
berlaku agar para peserta pemilu mengetahui tata cara pemasangan APK sesuai
dengan regulasi yang ada. Penegakan hukum terhadap pemasangan APK sebelum
masa kampanye akan diberikan sanksi administratif dari lembaga KPU dan
Bawaslu sebagai lembaga pe nyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, dalam hal
penertiban alat peraga kampanye akan dibantu oleh pemerintah daerah yaitu
diwakilkan oleh Satpol PP.
Kata Kunci : Pemilihan Umum, Kampanye, Alat Peraga K
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 11 Jul 2024 08:01 |
Last Modified: | 11 Jul 2024 08:01 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/18926 |