PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI JASA TITIP DI APLIKASI INSTAGRAM

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi transaksi jual beli
mengalami kemajuan pesat. Perdagangan elektronik (E-commerce) memiliki
potensi yang besar untuk mengembangkan perdagangan dalam dunia maya salah
satunya melalui media Instagram. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui jasa titip di Instagram serta
mengidentifikasi permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
perjanjian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan
(statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
penelitian kepustakaan (library research) dianalisis sesuai permasalahan yang
dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan
perjanjian jual beli online melalui jasa titip di Instagram dilakukan melalui
obrolan pribadi atau personal chat pada akun jasa titip. Persyaratan perjanjian
jual beli online melalui e-commerceharus memperhatikan ketentuan Pasal 1320
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berisikan tentang syarat sah
perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan
bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal. Meskipun
terdapat kemudahan-kemudahan dalamtransaksi online tetapi juga memberikan
permasalahan terhadap pelaksanaan jual beli online itu sendiri seperti adanya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan penjual maupun pembeli seperti
ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, pemalsuan bukti
pembayaran, dan masalah lainnya. Dalam hal meningkatkan efektivitas
pelaksanaan perjanjian jual beli online ini, telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab
Undang – Undang Hukum Perdata yakni “Tiap perbuatan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian
tersebut.” Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli
online melalui e-commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci :Jasa Titip, Perjanjian Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen