PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN LAVERDE AKIBAT DIPAILITKANNYA PERUSAHAAN PENGEMBANG PT. COWELL DEVELOPMENT (Studi Putusan Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt Pst)

Perusahaan Pengembang menimbulkan kerugian bagi konsumen perumahan.
Kerugian yang timbul adalah Perusahaan Pengembang yang mengalami pailit
mengakibatkan Konsumen yang sudah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) maka rumah tersebut menjadi harta pailit (Boedel Pailit) dikarenakan belum
melakukan Akta Jual Beli didepan Notaris. Tujuan Penelitian ini yaitu : a) Untuk
mengetahui putusaan Pengadilan Niaga pada kasus Putusan Pengadilan Niaga
Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020 sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan b) Perlindungan hukum bagi
konsumen perumahan Laverde. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus
kemudian data analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah
a) Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus kepailitan PT.
Cowell Development sudah memenuhi unsur-unsur pailit dalam Pasal 2 ayat (1),
Pasal 4, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang yaitu terdapatnya dua kreditor dan memiliki utang
yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar Pailit tetapi dalam pertimbangan Hakim
dalam memutus kepailitan PT. Cowell Development tidak adanya pertimbangan
yang memikirkan hak-hak konsumen yang secara tidak langsung dirugikan dengan
adanya keputusan pailit pengembang sehingga tidak sesuai dengan pada pasal 49
ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang bahwa sudah seharusnya hak bagi pihak ketiga atas
benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan
tidak cuma-cuma harus dilindungi maka konsumen perlu melibatkan dirinya ke
dalam gugatan kepailitan dengan actio pauliana maka bisa mengakomodasi
kepentingan konsumen dan b) Perlindungan hukum bagi konsumen perumahan
Laverde yang didapatkan berupa upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum
preventif dapat dilihat berdasarkan kontrak PPJB yang dibuat secara sah mengikat
konsumen dan perusahaan pengembang memiliki hak dan kewajiban yang harus
ditaati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan
kewajibannya yang telah diatur bagi pihak pelaku usaha dan konsumen dan
perlindungan hukum represif dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
melindungi kreditur konkuren dengan menentukan beberapa hal seperti sita
jaminan, actio pauliana, paksa badan dan keberatan terhadap permohonan
rehabilitas, selain itu dapat juga melalui litigasi dan non litigasi.
Kata kunci : Kepailitan pengembang,Perlindungan Hukum