PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERIZINAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan
pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kepahiang
dan medeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan pembebasan biaya perizinan
bagi usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum empiris dengan mewawacarai langsung Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang, dan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang (DPMPTSP), dan pelaku
usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian ini (1).
Pelaksanaan pembebasan biaya perizinan melalui berbagai prosedur pembuatan
izin dan prosedur pembebasan biaya perizinan. (2). Hambatan pembebasan biaya
perzinan usaha mikro dan kecil terbagi menjadi 2 yakni, a. Hambatan dari para
pelaku usaha mikro dan kecil, yang tidak mengetahui adanya pembebaan biaya
perizinan dan tidak mengetahui cara mendaftra perizinan secara online, upaya
yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan dinas pelayanan
perizinan sedangkan, b. Hambatan dari pihak pelayanan perizinan dalam
melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yang ingin
mendaftarkan perizinan usaha.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Hambatan, Izin Usaha