PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

Tanah ulayat telah menjadi perdebatan sejak lama, sehingga masih sangat urgen
untuk dibahas dan perlu diberikan perhatian khusus dalam pengakuan masyarakat
hukum adat. Oleh sebab itu, tanah ulayat masyarakat hukum adat perlu
diinventarisasi dan diidentifikasi mana saja subjek dan objeknya sehingga dapat
dipetakan. Rumusan penelitian adalah (1) Bagaimana percepatan pendaftaran
tanah ulayat setelah pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebong
Provinsi Bengkulu? (2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam percepatan
pendaftaran tanah ulayat setelah pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten
Lebong Provinsi Bengkulu? Penelitian merupakan penelitian hukum empiris
dengan jenis deskriptif, dimana informan berasal dari Kantor BPN/ATR
Kabupaten Lebong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lebong, Ketua Adat di Kabupaten Lebong yang berpotensi memiliki tanah ulayat
dan Pemerintah Desa di Kabupaten Lebong, dimana tanah ulayat berada. Hasil
penelitian diketahui bahwa dari 12 wilayah ulayat setelah pengakuan masyarakat
hukum adat di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu belum ada satu pun yang
didaftarkan ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebong. Oleh sebab itu, untuk
menghadirkan kepastian hukum maka tanah hak ulayat harus segera didaftarkan
serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kendala yang dihadapi bahwa terdapat
tanah ulayat yang bersinggungan dengan hutan lindung dan hutan konservasi.
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini bahwa tanah ulayat yang sudah
ditetapkan untuk segera didaftarkan ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebong
sehingga ada kepastian hukum terhadap tanah hak ulayat.
Kata Kunci: Percepatan Pendaftaran, Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat