GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PERKANTORAN DI KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Ganti kerugian hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang
diberikan sering kali menimbulkan permasalahan dalam proses pengadaan
tanah. Permasalahan tersebut terjadi karena panitia pengadaan tanah
menawar dengan harga rendah sedangkan masyarakat menginginkan dan
memberikan penawarkan dengan harga tinggi. Permasalahan tersebut juga
timbul pada proses pembangunan jalan perkantoran di Kecamatan Karang
Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang termasuk kedalam kepentingan
umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor
:V.505.1.Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Atas Pembangunan Jalan 2 (Dua) Jalur Pusat Perkantoran Pemerintahan
Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2014.. Tujuan dari penelitian
ini untuk memahami serta menganalisis penetapan besaran ganti kerugian
hak atas tanah untuk pembangunan jalan perkantoran di Kecamatan Karang
Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan memahami serta menganalisis
hambatan dan solusi dalam penetapan pembayaran ganti rugi hak atas
tanah untuk pembangunan jalan perkantoran di Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang peneliti gunakan
adalah metode hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh diantaranya
adalah Penetapan besaran ganti kerugian pembangunan ruas jalan Ujung
Karang-Renah Semanek mengacu pada SK Gubernur Nomor:
V.505.I.Tahun 2014 dan ketersediaan dana APBD apabila dilihat pada
pelaksanaan dilapangan belumlah sesuai dengan isi Pasal 117A ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Besaran ganti kerugian yang diberikan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah kepada pihak PT Agri Andalas, menyebabkan
ketimpangan dan ketidakadilan.
Kata Kunci: Ganti Kerugian, Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan