PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP USAHA HOTEL DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perizinan usaha hotel di Kota Bengkulu diatur di Peraturan Walikota
Bengkulu Nomor 18 tahun 2022. Peraturan ini menjelaskan bahwa usaha hotel
harus memiliki kelengkapan dokumen perizinan sebelum usaha hotel tersebut
didirikan atau sebelum usaha tersebut beroperasi. Berdasarkan hasil survey pra
penelitian, di Kota Bengkulu pada tahun 2021 terdapat 65 hotel yang sudah
beroperasi, namun hotel yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) baru
22 hotel sedangkan sisanya belum memiliki NIB. Padahal, NIB merupakan salah
satu syarat penting untuk pemberian izin usaha hotel. Tujuan Penelitian ini adalah
: (1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemberian Persetujuan
Lingkungan Terhadap Usaha Hotel Di Kota Bengkulu Pasca Diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2) Untuk mengetahui
bagaimana upaya pemerintah Kota Bengkulu dalam pemberian Persetujuan
Lingkungan bagi hotel yang belum mempunyai pesetujuan lingkungan. Skripsi ini
menggunakan metode penelitian hokum empiris dengan pendekatan penelitian
seara yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi
dokumen lalu dianalisis menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah : Amdal wajib untuk dokumen lingkungan hidup yang
berisiko tinggi. Pemerintah Kota Bengkulu melakukan pengawasan kepada usaha
hotel, oleh sebab itu pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dari
pemerintah pusat atau daerah berdasarkan norma, standart, prosedur dan kitria yag
ditetapkan pemerintah pusat. Setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil
pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan
berusaha di sektor pariwisata, dikenakan sanksi administratif.
Kata kunci : Perizinan, Lingkungan, Usaha Hotel, UU Cipta Kerja