KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MEMBLOKIR SITUS WEBSITE DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik
perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia
menjadi tanpa batas (borderless). Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang
bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan
melawan hukum, Indonesia sendiri mempunyai kementerian yang mengurusi
masalah informasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah
merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di
bidang komunikasi dan informatika. Untuk mengatur arus informasi dalam
penggunaan internet di masyarakat maka dikeluarkan peraturan menteri
komunikasi dan informasi Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs
Internet Bermuatan Negatif. Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui kewanagan
kominfo dalam meblokir situs berbutan negatif. Dari penelitian ini dapat dis
simpulkan 1). Berdasarkan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Merupakan kewenangan yang
langsung dari undang-undang kominfo memiliki kewenangan penuh dalam
melakukan pemblokiran situs bermuatan negatif, 2). Berdasarkan beberapa
hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2014 tentang
pemblokiran sistus bermuatan negatif yaitu harus adanya laporan dari masyarakat,
implementasi nya dilapangan dalam pemblokiran situs negatif tersebut masih bisa
diakses melalui VPN.. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum
kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka
Kata kunci: kewenangan, kominfo, situs bermuatan negatif