PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP TANAH RUMAH IBADAH UMAT MUSLIM DI KOTA BENGKULU

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah dalam kegiatan PTSL adalah
sertipikasi tanah-tanah rumah ibadah. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri
ATR/BPN Nomor: 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah
Rumah Ibadah di Seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian
ATR/BPN telah melakukan percepatan pensertipikatan tanah-tanah rumah ibadah
di seluruh Indonesia dari tahun 2018 dan akan berlangsung sampai dengan tahun
2025 sebagai wujud memberikan kepastian hukum bagi harta benda berupa hak
milik atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap tanah rumah ibadah umat muslimdi
Kota Bengkulu, serta (2) untuk mengetahui faktor penghambat pendaftaran tanah
sistematis lengkap terhadap tanah rumah ibadah umat muslim di Kota Bengkulu.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum
empiris. Hal yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (1) pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap tanah rumah ibadah umat muslim di
Kota Bengkulu telah sesuai sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri A
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mana
sebagian tanah rumah ibadah umat muslim di Kota Bengkulu telah mengikuti
program PTSL ini dan mendapatkan sertipikat hak atas tanahnya sehingga
mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah milik rumah ibadah
tersebut. Selain itu, terdapat masalah yang terjadi di lapangan yaitu masih banyak
terdapat tanah rumah ibadah umat muslim yang belum terdaftar, hal tersebut
didasarkan atas sosialisasi yang kurang efektif kepada masyarakat, keterbatasan
jumlah petugas pengumpul data, dan data yang tidak sinkron antara rumah ibadah
umat muslim dan pihak terkait, dan (2) faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap tanah rumah ibadah
umat muslim di Kota Bengkulu yaitu faktor hukum: besarnya biaya pajak atas tanah
(PPh dan BPHTB) yang mengurangi minat masyarakat, subjek hak tidak bertempat
tinggal di lingkungan objek hak, pengumuman data fisik dan data yuridis. Selain
itu faktor penghambat dilihat dari non-hukum adalah; kurang kesadaran masyarakat
dalam melengkapi administrasi, dan kurang maksimalnya sarana dan prasarana.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sertipikat Tanah Rumah
Ibadah Muslim