PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA KARAOKE DI KOTA BENGKULU BERASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Karaoke merupakan bagian dari salah satu penyelenggaraan usaha
pariwisata oleh Pemerintah Kota Bengkulu, maka dari itu peran Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu terhadap perkembangan tempat hiburan ini sangat
berpengaruh besar bagi pengguna yang akan menggunakan jasa karaoke.
Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum
belum optimal seperti pengawasan dan pemberian sanksi sehingga pelanggaran�pelanggaran perizinan usaha karaoke masih ditemukan di Kota Bengkulu. Adapun
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan
hukum administrasi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pemegang izin
usaha karaoke di Kota Bengkulu dan apa saja faktor penghambat penegakan
hukum administrasi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pemegang izin
usaha karaoke di Kota Bengkulu. Penulisan ini menggunakan metode empiris
dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mengungkapkan fakta di lapangan dengan cara wawancara langsung, dan untuk
data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penegakan hukum
administrasi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pemegang izin usaha belum
terlaksana dengan baik, sehingga Satpol pp seharusnya melakukan penegakan
hukum terhadap pelanggaraan perda dengan upaya preventif dan represif. Adapun
faktor penghambat dari penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak
dan kewajiban pemegang izin usaha karaoke yaitu tidak adanya penjadwalan
pengawasan bagi personil, tidak dilakukannya sosialisasi secara rutin, kurangnya
sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kurangnya
anggaran untuk menjalankan program, kurangnya kesadaran pemegang izin usaha
karoke.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Administrasi, Pelanggaran, Izin Usaha Karaoke