PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANAPENGANIAYAANPASAL 351 (1) KUHP PADATINGKATPENGADILANNEGERIBENGKULU

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
mewajibkan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak melalui diversi.
Berdasarkan data yang teregister di Pengadilan Negeri Bengkulu mengenai perkara
anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 hanya
sebanyak 8 (delapan) kasus yang berhasil dikeluarkan penetapan, sedangkan 2 (dua)
kasus lainnya gagal tercapai, kasus tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan
sebagaimana diatur pada Pasal 351 (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan diversi serta bagaimana hambatan dalam terhadap anak yang
berkonflik dengan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 (1) KUHP pada tingkat
Pengadilan Negeri Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian
pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tindak pidana
penganiayaan Pasal 351 (1) KUHP pada tingkat Pengadilan Negeri Bengkulu belum
berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara
korban dan pelaku dan hambatan dalam pelaksanaan diversi karena tidak adanya
kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, adanya perbedaan kepentingan antara
korban dan pelaku, aparat penegak hukum yang kurang maksimal, sarana dan fasilitas
yang kurang memadai dan faktor masyarakat yang menjadi penghambat pelaksanaan
diversi tindak pidana penganiayaan Pasal 351 (1) KUHP pada tingkat Pengadilan
Negeri Bengkulu.
Kata Kunci: Anak, Diversi, Tindak Pidana Penganiayaan, Pengadilan Negeri
Bengkulu