PENDAFTARAN SECARA SEPIHAK WARGA NEGARA SEBAGAI ANGGOTA OLEH PARTAI POLITIK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Sebagai Negara Hukum dan pencerminan Negara hukum pancasila, Setiap institusi
harus memenuhi tuntutan sila kedua pancasila yakni perlindungan terhadap hak
asasi manusia (HAM)1
,termasuk Partai Politik yang merupakan badan publik.
Namun pada kenyataanya masih banyak partai politik yang melanggar Hak asasi
warga negara, yang terlihat dari pendaftaran secara sepihak warga negara sebagai
anggota oleh partai politik dengan menggunakan data pribadinya, setidaknya
terdapat 20.565 nama temuan dan aduan masyarakat ke KPU. Hadirnya Undang�Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan
mampu melengkapi dan menyempurnakan Perlindungan terhadap Data Pribadi
Warga Negara, penelitian ini berusaha melihat bagaimana sanksi hukum terhadap
Partai Politik yang melakukan pendaftaran secara sepihak warga negara sebagai
anggotanya, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan
Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan
pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Hasil Penelitian ini
menunjukkan terdapat sanksi Administratif dan juga pidana yang dikenakan
terhadap partai politik yang melakukan pendaftaran secara sepihak warga negara
sebagai anggota, dan terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
korban, yaitu upaya Administratif, Pidana dan Gugatan Perdata di Pengadilan.
Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Partai Politik, Pendaftaran secara Sepihak,
Sanksi, Upaya Hukum.