ANALISIS PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XIX/2021 TERHADAP DIPERBOLEHKANNYA UPAYA HUKUM KASASI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 memberikan perubahan
hukum acara pada perkara yang diawali dengan pengajuan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor dan ditolaknya tawaran
perdamaian dari debitor, serta memberikan konsekuensi yuridis terhadap hal
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian putusan tersebut
berdasarkan asas keberlangsungan usaha dan asas keadilan yang ada di dalam
kepailitan dan mengkaji hak-hak debitor dan kreditor setelah adanya putusan
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil
penelitian penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan
asas keberlangsungan usaha dan asas keadilan. Serta perubahan hak yang dimiliki
debitor dan kreditor setelah putusan tersebut yaitu adanya hak untuk melakukan
upaya hukum apabila ada kesalahan didalam putusan oleh pengadilan tingkat
pertama sebagai bentuk koreksi yaitu berupa upaya hukum kasasi, begitupun
dengan kreditor yang diberikan hak untuk mempertahankan kedudukan hukumnya
dalam pengadilan tingkat kasasi apabila debitor merasa tidak puas.
Kata kunci : Kasasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan,
Debitor, Kreditor