PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI KAUR TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN

Hukum mempunyai sasaran harus dicapai adapun tujuan hukum menciptakan
masyarakat yang tertib dan seimbang, dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat
diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Perkara yang ada di Kejaksaan
Negeri Kaur kasus pencurian dan penggelapan sampai sekarang kasus pencurian
mengalami peningkatan tahun 2020-2022 ada 13 kasus dan kasus penggelapan 8
kasus. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses penyelesaian perkara
tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui Restorative Justice dan untuk
mengkaji mengenai faktor penghambat Restorative Justice terhadap pelaku tindak
pidana pencurian dan penggelapan. metode penelitian ini menggunakan penelitian
hukum empiris dalam mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara dan studi
kepustakaan. Pelaksanaan Restorative Justice pada penghentian penuntutan tindak
pidana pencurian dan penggelapan berdasarkan Restorative Justice di Kejaksaan
Negeri Kaur telah terlaksana sesuai dengan peraturan kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 tahun 2020 tentang pengertian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
pada tindak pidana pencurian atas nama tersangka AS bin Nurman Effendi serta
tindak pidana penggelapan atas nama tersangka AI bin Samhari yang mana Kejaksaan
Negeri Kaur telah berhasil melakukan penyelesaian perkara melalui Restorative
Justice sebagai proses penghentian penuntutan perkara. Pelaksanaan Restorative
Justice perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perkara
melalui Restorative Justice agar masyarakat memahami mengenai pelaksanaan
keadilan restoratif ini dengan baik dan segi manfaatnya dengan adanya penggantian
rugi kepada korban.
Kata kunci : pencurian, penggelapan, Restorative Justice.