PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN HBr DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Di Bengkulu Selatan banyak terjadi peredaran obat yang mengandung
dextromethorphan HBr yang membahayakan generasi dan moral bangsa,
banyaknya pelaku peredaran obat yang mengandung dextromethorphan HBr ini
disebabkan oleh faktor ekonomi, serta tujuan ingin mendapatkan uang secara
cepat, tanpa banyak gerak. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab
permasalahan tersebut menggunakan metode empiris. Penegakan hukum terhadap
pelaku peredaran obat yang mengandung dextromethorphan HBr dilakukan dalam
tiga tahap yaitu tahap penyidikan, tahap kejaksaan dan tahap pengadilan. Pada
tahap penyidikan oleh PPNS BPOM di Bengkulu dilakukan dengan dua upaya
yaitu upaya preventif dan upaya represif. Sedangkan upaya pada tahap penyidikan
di Polres Bengkulu Selatan dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya non penal
dan upaya penal. Pada tahap kejaksaan dilakukan upaya penal begitupun dengan
tahap pengadilan. Namun dilihat dari hasil penelitian penulis, Penegakan Hukum
di Kabupaten Bengkulu Selatan belum cukup optimal dalam mengurangi pelaku
peredaran obat yang mengandung dextromethorphan HBr di Kabupaten Bengkulu
Selatan. Selain itu, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum
terhadap pelaku peredaran obat yang mengandung dextromethorphan HBr,
hambatan tersebut antara lain dari faktor penegakan hukum dan faktor
masyarakat. Di dalam faktor penegakan hukum, hambatan yang terjadi tentunya
berasal dari faktor internal (hambatan dari dalam) dan faktor eksternal (hambatan
dari luar). Sedabgkan dari faktor masyarakatnya yaitu kurangnya kesadaran dari
masyarakat itu sendiri akan bahaya dan dampak dari peredaran obat yang
mengandung dextromethorphan HBr yang kemungkinan besar akan merusak
generasi bangsa saat ini.
Kata kunci : Dextromethorphan HBr, Penegakan Hukum