PENERAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN BIROKRASI BERSIH DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Pengadilan Negeri Bengkulu salah satu peradilan umum dibawah naungan
Mahkamah Agung Merupakan satuan kerja yang melaksanakan pembangunan
Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih
dan melayani, yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui dan menganalisis penerapan zona integritas menuju WBK dan
WBBM. Mengetahui dan menganalisis kendala PN Bengkulu belum mendapatkan
predikat WBK dan WBBM hingga tahun 2022. Metode yang digunakan adalah
hukum empiris dan melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengindentifikasi
dan mengkonsepsi hukum yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan zona integritas menuju
WBK/WBBM di PN Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan 3 area perubahan
yaitu penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan
pengawasan, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kekurangan pada area
penataan tatalaksana. Kendala PN Bengkulu belum mendapatkan predikat
WBK/WBBM yaitu kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang yaitu
aparatur yang tidak profesional, aparatur tidak kompeten, pelayanan yang masih
belum sesuai dengan standar operasional pelayanan dan kurangnya kepercayaan
dari masyarakat kepada PN Bengkulu.
Kata kunci : Zona Integritas, Korupsi, Birokrasi Bersih.