TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL BERDASARKAN PERMEN ESDM NOMOR 11 TAHUN 2019 DAN KETENTUAN GATT 1994

Larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia melalui Permen
ESDM Nomor 11 Tahun 2019 membuat Indonesia digugat di WTO oleh Uni
Eropa karena dinilai melanggar Ketentuan GATT 1994. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah keabsahan larangan ekspor bijih nikel
berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dan Ketentuan GATT 1994,
dan 2). Apa akibat hukum putusan WTO terkait gugatan larangan ekspor bijih
nikel yang diajukan oleh Uni Eropa bagi Indonesia. Untuk menjawab rumusan
masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Bahan
hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder
dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan hukum tersebut
dianalisis secara kualitatif untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yakni: 1). Larangan ekspor
bijih nikel sah menurut Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, tetapi
bertentangan dengan Ketentuan GATT 1994, dan 2) Akibat hukum putusan WTO
terkait gugatan larangan ekspor bijih nikel yang diajukan oleh Uni Eropa bagi
Indonesia ada 2 (dua), yakni Indonesia harus mematuhi putusan WTO atau
Indonesia keluar dari negara anggota WTO jika tidak menjalankan rekomendasi
atau putusan DSB WTO. Adapun saran dalam penilitan ini adalah Indonesia dapat
melakukan alternatif lain dengan mengenakan bea ekspor yang tinggi atas ekspor
bijih nikel.
Kata Kunci: Larangan Ekspor Bijih Nikel, GATT 1994, WTO