KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENGADILI PERMOHONAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Asas Ius Curia Novit menempatkan hakim harus dianggap tahu hukum sehingga
pengadilan merupakan tempat hakim menjalankan jabatannya tidak dapat menolak perkara
yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.
Permasalahannya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 membuat
aturan tidak lagi Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam mengadili permohonan
keputusan tata usaha negara fiktif positif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili pemohonan keputusan fiktif positif
dan bentuk hukum mengadili permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya
Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan analisis bahan hukum secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, pertama Pengadilan Tata Usaha Negara masih berwenang dalam
mengadili permohonan keputusan Fiktif berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kedua,
bentuk hukum gugatan keputusan tata usaha negara fiktif pasca berlakunya Undang�Undang Cipta Kerja. Saran penelitian ini dengan pencabutan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017,
mengatur kembali kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menangani
keputusan fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan mengubah
bentuk hukum gugatan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Kata kunci : Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mengadili, Keputusan Tata
Usaha Negara, Fiktif Positif