PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan
Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Bengkulu oleh Perancang
Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui Kedudukan Rancangan
Peraturan Daerah di Provinsi Bengkulu yang tidak melalui mekanisme
harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan. Dalam prakteknya, penyusunan peraturan daerah
yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pengundangan sangat
memerlukan proses harmonisasi yang dilakukan Perancang Peraturan Perundang�Undangan. Penyusunan Tesis ini dilakukan dengan metode penelitian hokum
empiris, dimana metode yang diarahkan kepada identifikasi hukum dan efektivitas
hukum di lapangan dengan sejumlah permasalahan dengan disandingkan dengan
koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian:
Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam rentang waktu
Tahun 2021 dan Tahun 2022 hampir 98 % (sembilan puluh delapan persen) telah
berjalan dengan baik dan efektif baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
Terhadap rancangan peraturan daerah yang tidak diharmonisasikan namun tetap
atau telah menjadi peraturan daerah yang sah dan mengikat dan peraturan daerah
tersebut secara formal cacat prosedur dan cacat formil dan berpotensi besar dapat
menjadi permasalahan hukum di kemudian hari apabila ada pihak yang
mempermasalahkan atau terjadi gugatan (judicial review).
Dalam kenyataannya, masih saja terdapat pemerintahan daerah yang abai
dalam mematuhi perintah perundang-undangan untuk melaksanakan harmonisasi
peraturan daerah. Namun, meski demikian, dari sisi kuantitas dan kualitas harus
diakui dengan adanya harmonisasi peraturan daerah banyak memiliki keuntungan
bagi Pemerintahan Daerah. Kedudukan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang
tidak melaksanakan harmonisasi memang masih tetap berlaku dan sah secara
hukum, namun tindakan demikian dapat menciderai citra dan objektifitas
pemerintahan daerah dalam menyusun suatu peraturan daerah yang bermanfaat
bagi masyarakat.
Kata Kunci : Harmonisasi, Peraturan Daerah, Perancang Peraturan
Perundang-Undangan.