TANGGUNG JAWAB NEGARA MENGENAI PELINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana
yang tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) UU NRI Tahun 1945. Kehadiran Undang�Undnag Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membawa angin
segar bagi pelindungan data pribadi di Indonesia. Namun, perlu dilihat kembali
bagaimana tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi berdasarkan
UU PDP dan apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan
pelindungan data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi
berdasarkan UU PDP belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam
UU PDP sebab belum adanya peraturan pelaksana dan lembaga sebagaimana yang
diamanatkan sehingga (2) Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam pelindungan
data pribadi saat ini yakni negara mendelegasikan kewenangan kepada Kemkominfo
dan BSSN untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelindungan data
pribadi.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Pelindungan Data Pribadi, Undang�Undang PDP, Lembag