PENJATUHAN SANKSI PADA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERIODE 6 TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah selesai pada 7
November 2023. Dengan melahirkan 4 (empat) Putusan Majelis
Kehormatan satu diantaranya putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023
perkara pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi
Periode 6, salah satu amar putusan berupa pemberhentian Anwar
Usman sebagai Ketua MK, namun tidak sebagai hakim konstitusi. Hal
ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Tulisan ini
menganalisis putusan MKMK tersebut berdasarkan penegakan hukum di
Indonesia. MKMK tidak berwenang untuk membatalkan putusan yang
telah diputuskan oleh MK. Dissenting opinio pada MKMK dimungkinkan
karena MKMK merupakan bagian dari MK yang dijamin oleh UU
Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran Etik yang dilakukan Anwar Usman
dapat tergolong pelanggaran sumpah dan jabatan, sehingga
berdasarkan UU MK pemberhentian dari jabatan hakim konstitusi
seharusnya dapat dilakukan. Pemberian sanksi pemberhentian dari
jabatan Ketua MK tidak diatur di dalam PerMK tentang MKMK. Selain
itu aturan mengenai pemberhentian Ketua MK yang melanggar etik
berat sampai saat ini belum ada. Penulis perlu mengajak semua pihak
untuk mengkoreksi putusan MKMK. Melalui tulisan ini diharapkan
dapat memberi sumbangsih untuk mendorong ataupun mendukung
menambahkan aturan mengenai sanksi pelanggaran etik dalam PerMK
agar lebih komperhensif lagi.
Kata Kunci: Pengaturan Sanksi, Penegakan Hukum, Putusan MKMK