PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PERBUATAN PENYIMPANGAN HOMOSEKSUALITAS ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA UGANDA

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan pengaturan perbuatan
penyimpangan homoseksualitas berdasarkan hukum positif Indonesia dan negara
Uganda. Pengaturan tentang perbuatan penyimpangan homoseksualitas dalam
hukum positif Indonesia masih sangat terbatas, secara eksplisit diatur dalam Pasal
292 KUHP, Pasal 414 KUHP Nasional. Berbeda dengan negara Uganda yang
pengaturannya lebih spesifik sebab perbuatan ini telah diatur dalam Undang�Undang anti homoseksualitas, yang mana di dalam pengaturannya lebih
memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak asasi manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mendeskripsikan
perbandingan pengaturan perbuatan penyimpangan homoseksualitas berdasarkan
hukum positif Indonesia dan negara Uganda dan kebijakan kriminal negara
Indonesia dalam menanggulangi perbuatan penyimpangan homoseksualitas. Jenis
penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian
deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
komparatif, prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan
dengan studi pustaka dan pengolahan bahan hukum melalui pemeriksaan data,
penandaan data, dan penyusunan data, dengan menggunakan analisis kualitatif
deduktif, berdasarkan analisis pengaturan perbuatan penyimpangan
homoseksualitas dalam hukum positif Indonesia dan negara Uganda dapat
disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum belum mengatur secara jelas
dan tegas tentang perbuatan penyimpangan homoseksualitas, berbeda dengan
negara Uganda, perbuatan penyimpangan homoseksualitas dalam hukum positif
Uganda sudah diatur secara spesifik/khusus dalam Undang-undang anti
homoseksualitas Uganda. Kebijakan kriminal negara Indonesia dalam
menanggulangi perbuatan penyimpangan homoseksualitas dapat ditemukan dalam
Pasal 292 KUHP, Pasal 414 KUHP Nasional, UU No 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 44 Tahun
2004 tentang Pornografi yang secara eksplisit mengatur tentang unsur sesama jenis.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa negara Uganda sudah lebih baik dari
Indonesia dalam pengaturan perbuatan penyimpangan homoseksualitas.
Diharapakan kepada DPR agar membuat Undang-undang khusus terkait dengan
perbuatan penyimpangan homoseksualitas atau melakukan dekodifikasi terkait
dengan pengaturan perbuatan penyimpangan homoseksualitas dengan mengadopsi
beberapa pengaturan perbuatan penyimpangan homoseksualitas di Uganda
dan/atau negara lainnya, dan membuat kebijakan kriminal dalam menanggulangi
perbuatan penyimpangan homoseksualitas di masa yang akan datang diharapkan
lebih mengutamakan penggunaan kebijakan non penal dan menggunakan
kebijakan penal untuk perbuatan yang dikategorikan berat contohnya apabila
perbuatan tersebut dilakukan dengan anak dan adanya unsur paksaan dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan.
Kata kunci: Homoseksualitas, Kebijakan kriminal, Perbandingan hukum,
Indonesia, Ugand