NIKO, MALDINO MANIK and PE.Suryaningsih, Suryaningsih and Beni, Kurnia Illahi (2024) PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![[thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png "Thesis")
Text (Thesis)
SKRIPSI NIKO MALDINO MANIK fiks - nico maldino.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (10MB)
Abstract
Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat desa yang sesuai dengan perkembangan desa dan prakarsa masyarakat
desa. Salah satu kewenangannya adalah pembangunan sarana dan prasarana desa yang diatur
dalam Pasal 19 huruf (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian
diatur lebih lanjut di Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa bidang
pembangunan sarana dan prasarana desa di kabupaten Bengkulu Tengah dan Untuk mengetahui
faktor penghambat terlaksananya kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan sarana
dan prasarana desa di kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris.
Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembentukan peraturan desa tentang kewenangan lokal berskala desa belum terlaksana
sepenuhnya. Akan tetapi, pembangunan sarana dan prasarana tetap dilakukan dengan
mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa. Penghambat pelaksanaan kewenangan lokal
berskala desa bidang pembangunan sarana dan prasarana yaitu kurangnya pendampingan
terhadap Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait pentingnya pembentukan
peraturan desa tersebut dan juga kurang meratanya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait
pembentukan peraturan desa kewenangan lokal berskala desa, Pemerintah Daerah terlambat
dalam mengeluarkan aturan terkait prioritas pembangunan dari dana desa dan peraturan terkait
standar biaya umum yang mana hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam
pembentukan APBDes, terhambat juga dalam hal ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan
yang pada dasarnya harus hibah.
Kata Kunci : Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa, Kabupaten Bengkulu Tengah.
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
| Depositing User: | irma rohayu |
| Date Deposited: | 30 Jul 2024 04:57 |
| Last Modified: | 30 Jul 2024 04:57 |
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/19236 |
Actions (login required)
- View Item