PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Dalam penyelenggaran tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepahiang tidak serta merta berjalan
sebagaimana yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan maraknya wajib pajak
yang tidak taat membayar pajak sehingga menyebabkan tidak tercapainya target
PBB-P2 serta tidak terlaksananya sanksi administratif PBB-P2 di Kabupaten
Kepahiang. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait Pelaksanaan Sanksi
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Kepahiang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis : (1) Pelaksanaan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang, (2) Faktor penghambat
pelaksanaan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama Pelaksanaan sanksi administratif
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang
terbagi atas 2 (dua) jenis yakni sanksi berupa Surat Teguran (Paksaan Pemerintah)
dan sanksi denda sejumlah 2% (dua persen) dari jumlah pajak terhutang (Denda
Administrasi), namun dalam pelaksanaannya sanksi administrasi PBB-P2 belum
terlaksana secara seluruhnya, sanksi administrasi yang telah berhasil diberlakukan
hanya sanksi berupa surat teguran PBB-P2, namun untuk pelaksanaan sanksi
administrasi berupa denda 2% (dua persen) dari jumlah pajak terhutang belum
pernah diterapkan lantaran mayoritas wajib pajak cenderung menunggu dispensasi
PBB-P2. Kedua Faktor penghambat pelaksanaan sanksi administratif Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang disebabkan oleh
faktor objek pajak berpindah tangan, faktor tidak ditemukannya wajib pajak,
faktor kesengajaan tidak menanggapi surat teguran pajak, Faktor kesalahan data,
faktor kurangnya Sosialisasi mengenai PBB-P2, faktor tidak dilakukannya
penegakan hukum, dan faktor kurangnya jumlah petugas PBB-P2 di BKD
Kabupaten Kepahiang.
Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak
Daerah, Sanksi Administratif.