PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA TENDER PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO. 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus gugatan Peserta Tender
sebagai pengugut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tergugat,
melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan latarbelakangi oleh
rasa ketidakpuasan peserta tender terhadap keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) yang memutuskan secara sepihak untuk menggugurkan atau membatalkan
Surat Penujukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ), sehingga menyebabkan peserta
tender gagal untuk berkontrak. Gugurnya peserta tender pada ranah Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan peserta tender Peserta tender dianggap
tidak memiliki kemampuan secara teknis untuk melaksanakan pekerjaaan
dilapangan, meskipun peserta tender telah ditetapkan sebagai pemenang urutan
ke-1 (Satu) oleh Pokja. Penelitian ini bersifat normatif. Analisis dilakukan secara
yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Pejabat
Pemerintah/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak berwewenang memutuskan
berkontrak dengan pemenang tender yang tidak berdasarkan hasil Berita Acara
Hasil Pemilihan (BAHP) dari Pokja Pemilihan. Kedua, Perlindungan Hukum bagi
peserta tender yang tidak berkontrak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) baik untuk menguji keabsahan Keputusan Pejabat
Pemerintah/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat juga menuntut ganti rugi
atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige
Overheidsdaad)
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peserta Tender, Barang dan
Jasa