KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan latar
belakang pengaturan kewajiban notaris dalam menjalankan pemberian jasa
hukum pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2)
Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penjatuhan sanksi apabila Notaris
tidak menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2018 Tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan
Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jenis penelitian ini adalah
penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan
pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur pengumpulan
bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penelurusuran online (internet) dan
offline (buku-buku, skripsi, karya ilmiah, dan jurnal). Bersadarkan hasil penelitian
ini diketahui: (1) latar belakang pengaturan kewajiban Notaris dalam pemberian
Jasa Hukum Pendirian Perseroan Terbatas bagi UMKM adalah Notaris sebagai
Pejabat Umum ikut membantu mengwujudkan kemajuan ekonomi Indonesia
menjadi salah satu faktor bagi Notaris dalam membantu pemerintah menjalankan
kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah di buat. (2) Mekanisme
penjatuhan sanksi pada notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan
oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas menerima laporan pelanggaran
dan akan menyelenggarakan sidang. Hasil sidang di sampaikan kepada Majelis
Pengawas Wilayah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan memanggil
notaris yang melakukan pelanggaran.
Kata kunci : Kewajiban, Notaris, Perseroan Terbatas, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah