MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAWALAN YANG DI LAKUKAN TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA DALAM PELAKSANAAN PROYEK–PROYEK ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)

Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan
Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan
Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), Dengan dibentuknya TP4D, diharapkan setiap
pejabat daerah dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bisa meminta
pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya
bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Sehingga
dapat diliat bahwa TP4D ini mempunyai peranan penting di dalam mengurangi
dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini Untuk
mendeskripsikan alasan OPD untuk meminta atau tidak meminta pengawalan
terhadap TP4D dalam pelaksanaan proyek di dinas dan instansi di Bengkulu
Utara, Untuk mendeskripsikan mekanisme dan prosedur pengawalan yang
dilakukan T4PD Kejaksaan Bengkulu Utara dalam pelaksanaan proyek-proyek
OPD, Dilihat dari sifatnya penelitian ini penelitian yuridis sosiologi, populasi dari
penelitian ini adalah Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Pimpinan
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Bengkulu Utara, metode penelitian ini
merupakan penelitian yang bersifat empiris, Data dan sumber data yaitu data
primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara terstruktur. Pengelolahan data dilaksanakan editing data dan coding
data, Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pembentukan TP4D ini
kiranya dapat memacu dampak positif bagi Pejabat-pejabat Daerah untuk tidak
melakukan kecurangan (tindak pidana korupsi). Hadirnya TP4D dalam
memberikan pengawalan, pendampingan dan pengamanan hukum dalam
penyelenggaran proyek pembangunan juga dimaksud untuk menghilangkan
xiii
kekhawatiran aparat pemerintah, khususnya publik dalam mengeluarkan
kebijakan maupun keputusan atau tindakan lainnya, yang bersinggungan dengan
kecepatan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan tersebut mengarah pada tahap
pendampingan yang dimana proyek pembangunan akan sedang berlangsung
sesuai mekanisme prosedur kerja TP4D.
Kata kunci: Kejaksaan, TP4D, OPD, Korupsi.