PENERAPAN CASCADING PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah melakukan pengambilan keputusan organisasi
(organizational decision) harus sejalan dengan penetapan tujuan (goals setting).
Untuk itu, diperlukan koordinasi dalam pengambilan keputusan dalam tahapan
penyusunan perencanaan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan sistem
manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang
dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan
berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome). Cascading merupakan proses penurunan dan
penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level
dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling
rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran di seluruh
tingkat unit organisasi. Cascading yang dilakukan di pemerintah daerah sangat
berpengaruh kepada penilaian kinerja pemerintah daerah yang di tuangkan dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui penerapan cascading yang telah dilaksanakan di Pemerintah
Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten rejang Lebong Provinsi
Bengkulu dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih, Akuntabel dan berkinerja
tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan Cascading di
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten rejang Lebong Provinsi
Bengkulu sudah dilakukan untuk Perbaikan tata kelola pemerintahan,
implementasi Cascading dalam mewujudkan tercapai nya indikator Kinerja
Utama (IKU) kepala daerah masih perlu dilakukan revisi atau perbaikan agar
semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyelaraskan IKU Kepala
Daerah dengan IKU OPD dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah,
keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RKPD kabupaten dengan rencana
strategis dan rencana kerja sudah berjalan sesuai aturan dan Cascading yang
dilakukan di pemerintah daerah berpengaruh kepada penilaian Kinerja Pemerintah
Daerah yang di tuangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).