PENGARUH PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN

Ketentuan perundang-undangan tersebut telah meletakkan otonomi daerah
secara penuh, luas dan bertanggungjawab bagi daerah otonomi. Melalui otonomi
daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk
mendayagunakan potensi daerah demi memajukan daerahnya. Pendelegasian
wewenang yang luas dari pusat ke daerah berdampak semakin tingginya tuntutan
masyarakat, yakni adanya peningkatan mutu layanan publik yang harus dilakukan
secara transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan
pemerintahan yang baik sebagai dampak dari pemberlakuan otonomi daerah, setiap
daerah harus melakukan pengelolaan daerah sebaik mungkin dengan melaksanakan
aspek-aspek tata kelola yang baik (good government/good governance).
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perencanaan
pengangadan dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di Provinsi Bangka
Belitung dan Provinsi Lampung. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 192
orang yang diambil dari 66 OPD di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka
Belitung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan
analisis regresi.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Perencanaan penganggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Provinsi
Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Hasil ini berarti bahwa semakin terencana
anggaran kegiatan di tiap-tiap SKPD/OPD, maka penyerapan anggaran semakin
tinggi; dan (2) E-Procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penyerapan anggaran di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Hasil ini
ix
berarti bahwa semakin baik pelaksanaan e-procurement (pengadaan barang dan
jasa) di tiap-tiap SKPD/OPD, maka penyerapan anggaran semakin tinggi.
Beberapa saran konstruktif terkait dengan hasil penelitian ini terutama
diarahkan pada penyusunan anggaran yang selalu mengalami perubahan tiap
tahunnya (APBD-P). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyusunan anggaran
masih belum tersusu dengan baik (masih dapat berubah). Oleh karena itu, setiap
pengelola keuangan di tiap-tiap OPD harus memiliki kemampuan dan pemahaman
tentang pengelolaan anggaran yang baik, hal ini dikarenakan masalah penyerapan
anggaran adalah rutin. Selain itu, faktor perencanaan dan penganggaran, faktor
pengadaan barang dan jasa, faktor sumber daya manusia, faktor mekanisme
anggaran, faktor dukungan perundang-undangan dan faktor komitmen juga perlu
mendapat perhatian dan peningkatan.