KEABSAHAN PUNGUTAN ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DI DESA BAJAK 1 BENGKULU TENGAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Penelitian tentang Keabsahan Pungutan Angkutan Hasil Pertambangan Di Desa
Bajak I Bengkulu Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa dilatar belakangi oleh adanya fakta empiris dimana salah satu Desa
di Bajak 1 Kabupaten Bengkulu Tengah yang melakukan Pungutan Terhadap
Angkutan Hasil Pertambangan dengan tujuan awalnya adalah untuk menambah
Pendapatan Asli Desa, dimana pungutan tersebut telah lama dilakukan yaitu sejak
tahun 2008. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa memberikan pengertian bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan yang
ada di Desa harus sesuai dengan Undang-Undang ini. Maka dari itu Tujuan dari
Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apakah dasar pungutan yang dilakukan
oleh Desa Bajak 1 terhadap angkutan hasil pertambangan. 2) Untuk mengetahui
keabsahan pungutan terhadap angkutan hasil pertambangan yang dilakukan oleh
Desa Bajak 1 Bengkulu Tengah tersebut menurut undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini
adalah Metode Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa
Desa Bajak I melakukan pungutan tersebut berdasarkan Peraturan Desa (Perdes)
Bajak 1 No.01 Tahun 2008 Tentang Pendapatan Desa, Perdes tersebut dibuat oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa (Kades). Tujuan
dibentuknya Perdes tersebut adalah untuk menambah Pendapatan Desa dan
Coorporate Social Responsibiliy (CSR). Dalam peraturan tentang CSR atau
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menyatakan bahwa CSR merupakan
kewajiban Perusahaan yang harus diberikan dalam bentuk Program Pembinaan
dan Pemberdayaan masyarakatat setempat dan tidak diberikan dalam dalam
bentuk pungutan berupa uang seperti pungutan yang dilakukan oleh Desa Bajak 1.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara formal atau tata cara pembentukan
Perdes, Perdes tersebut sah, akan Tetapi Secara Material atau tujuan dibentuknya
Perdes tersebut tidak sah karena bukan kewenangan desa.
Kata Kunci : Keabsahan, Pungutan Desa, Angkutan Hasil Pertambangan