KEPATUHAN TERLAPOR TERHADAP LAPORAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (LAHP) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN MASYARAKAT TAHUN 2018

LAHP adalah produk hukum akhir dari ORI Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Kepatuhan terlapor terhadap LAHP ORI Perwakilan Provinsi Bengkulu sangat
penting dalam menyelesaikan laporan masyarakat tahun 2018. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan kepatuhan terlapor terhadap LAHP ORI Perwakilan
Provinsi Bengkulu dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam kepatuhan
terlapor terhadap LAHP ORI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dilihat berdasarkan
fokus kajian penelitian termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Ruang lingkup
data penelitian yuridis empiris mencangkup data primer dan data sekunder. Dari
data terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Tingkat Kepatuhan Terlapor terhadap LAHP ORI Perwakilan Provinsi
Bengkulu tahun 2018 yaitu tinggi. Dari 4 LAHP ORI Perwakilan Provinsi
Bengkulu yang ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif tahun
2018, ada 3 LAHP atau 75% yang dipatuhi oleh Terlapor dan ada 1 LAHP atau
25% yang tidak dipatuhi oleh Terlapor. Terkait dengan hambatan dalam kepatuhan
terlapor terhadap LAHP ORI Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu penafsiran
hukum, dan aspek peraturannya tidak ada ancaman sanksi jika tidak dipatuhi.
Kata Kunci : Kepatuhan, Terlapor, Pelayanan Publik