PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Putusan inkracht merupakan Putusan yang dikeluarkan Oleh pengadilan
yang berkekukuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi. Putusan
inkracht dapat dieksekusi apabila yang memenangkan peradilan adalah
Penggugat, dan yang mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan
Tata usaha Negara yang disengketakan.Pengadilan Sebagai Jembatan Bagi
penggugat yang merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan
oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tata
Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Mengeluarkan Putusan atas
masalah Keputusan Tata Usaha Negara dan apabila putusan tersebut merupakan
putusan yang dikabulkan maka putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pejabat
Tata Usaha Negara tersebut. Tidak Patuhnya Pejabat Tata Usaha Negara
mengakibatkan Putusan Tata Usaha Negara menjadi tidak terselesaikan dan proses
peradilan menjadi tidak berarti, maka Penggugat dapat melakukan Permohonan
kepada Ketua Pengadilan Untuk melakukan Permohonan Eksekusi. Hal ini
dimaksudkan agar Pejabat melaksanakan Putusan yang telah ditetapkan
kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang Berkekuatan Hukum tetap
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan dan apa yang menghambat eksekusi putusan tersebut. Metode
penelitian ini menggunakan metode empiris dan Pengumpulan data penelitian ini
dilakukan melalui data dari Pengadilan Tata Usaha yaitu Putusan Pengadilan Tata
usaha Negara dari tahun 2016 sampai Tahun September 2019 Dan wawancara
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Berdasarkan Hasil Penelitian
tersebut, hasil menunjukkan bahwa pelaksanaaan Putusan Pengadilan ada yang
patuh dan tidak, dan dalam ketidakpatuhan ada yang menjadi penghambat Putusan
Tata Usaha Negara dieksekusi oleh pejabat Tata Usaha Negara. Dikarenakan
masih adanya Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan. Karena adanya
putusan yang Non-Executable, Eksekusi dilakukan atas kesadaran dari Pejabat itu
sendiri dan yang mengeksekusi Putusan merupakan Pejabat itu sendiri.
Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Putusan Tata Usaha Negara, Hambatan Ekskusi