REDO, IKSHANTIO and M.Yamani, Yamani and PE.Suryaningsih, Suryaningsih (2019) PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA YOUTUBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI..pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (5MB)
Abstract
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yangbersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun. Sehingga Youtuber yang telah memperoleh penghasilan
dari Youtube wajib dipungut pajak penghasilannya, karena Youtuber merupakan
subjek pajak perorangan (pribadi) dan hal itu ada dalam pasal 2 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaturan tentang pajak penghasilan
kepada Youtuber berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu
penelitian kepustakaan yang melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer
maupun skunder untuk menyesuaikan berdasarkan fakta yang sebagaimana
adanya pada saat sekarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan tentang
pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Dirjen
Pajak telah mengatur bagaimana pemungutan pajak penghasilan Youtuber tersebut
diatur sebgaimana mestinya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, dan besaran pemotongan pajak penghasilan Youtuber sebagai
pekerja seni juga telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2015. Berdasarkan analisis yang digunakan penulis menemukan bahwa terdapat ketidak
patuhan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran pajak pengghasilan kepada
negara, kerena hanya Youtuber yang populer saja yang telah membayarkan pajak
penghasilan, sedangkan masih banyak Youtuber yang belum melakukan
kewajibanya sebagai wajib pajak.
Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Pajak Penghasilan, Youtuber
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 30 Aug 2024 03:05 |
Last Modified: | 30 Aug 2024 03:05 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/20919 |