PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA NAKIR’ (PENGGARAP) DENGAN PEMILIK KEBUN DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA DI DESA LINAU KECAMATAN MAJE KABUPATEN KAUR MENURUT HUKUM ISLAM

Perjanjian Bagi Hasil di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi
Hasil dan adanya beberapa masalah diantaranya yaitu Perjanjian yang di buat
antara kedua belah pihak hanya dengan secara lisan. Penulis skripsi ini bertujuan :
(1) Untuk menjelaskan lebih jelas tentang Perjanjian bagi hasil antara Nakir’
(Penggarap) Dengan Pemilik Kebun Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa
Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, (2) Untuk menjelaskan pandangan
Hukum Islam terhadap Perjanjian Bagi Hasil antara Nakir’ (Penggarap) Dengan
Pemilik Kebun Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Linau Kecamatan
Maje Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian empiris. Lokasi penelitian di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten
Kaur. Data yang dikumpulkan melalui data primer (wawancara mendalam). Selain
itu digunakan pula beberapa Data untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman
informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian yang diperoleh selama
melakukan penelitian ini adalah: (1) Perjanjian bagi hasil kebun kelapa di Daerah
ini dilakukan tidak tertulis dengan pembagian masing-masing pemilik kebun dan
penggarap kebun bagi hasil ini adalah delapan buah kelapa yang digarap maka 2
buah kelapa untuk milik penggarap, dan untuk upah menjaga dan membersihkan
nya sampai pasca panen, penggarap di upah satu juta setiap bulan. (2) pandangan
Hukum Islam terhadap Perjanjian Bagi Hasil antara Nakir’ (Penggarap) dengan
pemilik kebun dalam pengelolaan kebun kelapa di Desa Linau Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur bertentangan dengan hukum Islam karena apapun bentuk dari
suatu perjanjian harus lah ada hitam diatas putih, atau secara tertulis, dan tidak
kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha
maupun perjanjian yang lainnya untuk menjaga silaturahim dan kepercayaan
antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis
dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak.
Kata kunci : Perjanjian bagi hasil – pengelolaan – hukum Islam