PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI PROVINSI BENGKULU MENURUT PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN TENTANG KEIMIGRASIAN

Pelanggaran izin tinggal keimigrasian oleh orang asing tahun 2018
sampai bulan Maret 2019 di Provinsi Bengkulu terjadi 9 (Sembilan) pelanggaran
izin tinggal keimigrasian oleh orang asing. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin
tinggal orang asing di Provinsi Bengkulu menurut peraturan perundang-undangan
di bidang keimigrasian dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan
penegakan hukum administrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris yang mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari studi
kepustakaan dan wawancara kepada responden di Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Bengkulu dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bengkulu. Data dari hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum administrasi
terhadap pelanggaran izin tinggal orang asing dilakukan dengan instrumen
pengawasan keimigrasian berupa pengawasan admnistratif dan pengawasan
lapangan dan penerapan sanksi administrasi berupa deportasi dari Wilayah
Indonesia dengan disertai pencantuman dalam daftar penangkalan. Kedua,
hambatan dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin tinggal
orang asing adalah terbatasnya jumlah personil, anggaran, sarana dan prasarana,
terlalu luas wilayah kerja, dan minimnya kegiatan sosialisasi. Penelitian ini
memberikan rekomendasi berupa, penerbitan peraturan tekhnis tentang tata cara
penerapan sanksi administrasi, penguatan koordinasi antar instansi terkait,
peningkatan kompetensi personil, peningkatan jumlah anggaran, pembentukan
kantor imigrasi baru dikabupaten, kegiatan sosialisasi, peningkatan klasifikasi
kantor imigrasi.
Kata kunci: Penegakan Hukum Administratif, Izin Tinggal, Orang Asing,
Perundang-undangan Keimigrasian